Aturan Stiker Dicabut, Pengguna Mobil Kembali Bebas Isi BBM

93
Ilustrasi. Foto: internet

Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mencabut Surat Edaran Gubernur Nomor 540/9186 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 2020 tentang Program Stickering. Edaran itu dicabut per tanggal 15 Oktober, hari Kamis kemarin.

“Selanjutnya agar pihak Pertamina mengambil langkah-langkah evaluasi dan melanjutkan distribusi BBM bersubsidi sebagaimana masa program stickering belum diberlakukan,” demikian bunyi surat poin pencabutan edaran yang diteken Nova tersebut.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh, Mahdinur, mengatakan, pencabutan itu dilakukan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang menyebutkan pelaksanaan edaran tersebut belum efektif.

Mahdinur mengatakan, pada prinsipnya tujuan diterbitkannya program stikering adalah untuk adanya ketertiban dalam penyaluran BBM jenis premium dan solar bersubsidi.

“Karena memang BBM dua jenis tersebut oleh pemerintah kuotanya dibatasi, dan lebih diperuntukan kepada yang lebih tepat sasaran seperti mobil niaga, kendaraan umum labi-labi, mobil dengan ron rendah,” kata Mahdinur.

Namun dalan penerapannya, kata Mahdinur, selama dua bulan lebih program tersebut dijalankan, ada pihak yang tidak setuju dengan pelaksanaan kegiatan stickering tersebut. Padahal, selama dua bulan pelaksanaannya, secara nyata bisa dilihat di seluruh SPBU di Aceh, antrian-antrian mobil telah terurai dan kemacetan di SPBU tidak lagi terjadi.

“Karena itu dengan segala pertimbangan yang ada, maka Plt gubernur mengambil keputusan untuk mengevaluasi kembali surat edaran itu,” kata Mahdinur.

Selain mendapat penolakan dari di sejumlah anggota DPRA. Pemasangan stiker tersebut juga dikecam oleh sejumlah aktivis masyarakat, salah satunya Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GERAM).

Mereka bahkan menggugat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh pada Senin (5/10/2020).

“Kami mansyarakat Aceh melakukan gugatan class action terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, terkait dengan surat edaran Nomor 349186 mengenai pemakaian atau penggunaan stikes pada kendaraan yang mengunakan BBM solar subsidi dan premium,” ujar Inisiator GERAM, Syakya Meirizal kepada wartawan di PN Banda Aceh, Senin (5/10/2020).

Syakya menjelaskan, gugatan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terdapat beberapa hal yang tak efektif dengan surat edaran tersebut. Menurutnya, dalam surat edaran ini ada beberapa hal yang melampaui kewenangan.

“Kita melihat misalnya ada poin kendaraan yang berhap mendaptkan BBM adalah yang telah melunasi pajak, padahal kita tahu yang itu telah diatur sendiri dalam Undang-undang yang lain. Artinya Plt Gubernur telah melampaui kewenangannya,” jelas Syakya. (P-02)

Tinggalkan Komentarmu!