Wali Nanggroe Diminta Tegur DPRA

408
Ilustrasi, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin (baju putih) saat berbicara dalam konferensi pers di ruang serbaguna DPRA, Senin (14/9/2020). (Media Center DPRA)

Banda Aceh – Aktivis Kebudayaan sekaligus Pendiri Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa meminta Wali Nanggroe Aceh menegur dan memperingatkan DPRA terkait polemik yang terjadi dengan Pemerintah Aceh saat ini.

Menurut Haekal, dalam beberapa kasus hubungan buruk antara legislatif dan eksekutif, Wali Nanggroe tidak pernah hadir untuk mencari dan memberi solusi sehingga menimbulkan persepi negatif publik dan bias opini.

“Dari dulu, Wali Nanggroe tidak pernah hadir untuk mempertemukan dan memberikan solusi terkait polemik dalam hubungan eksekutif dan legislatif,” kata Haekal di Banda Aceh, Sabtu (19/9/2020).

Dia menambahkan, kondisi hubungan saat ini justru tidak terlihat substabtif, tapi lebih sarat kepentingan politis untuk memuluskan beberapa ambisi oknum DPRA.

“Saat ini, DPRA terlihat sedang membangun narasi politis dan melakukan framing opinion untuk menggalang dukungan publik agar membenci Pemerintah Aceh,” ungkap penerjemah buku Hasan Tiro ini.

Haekal juga meminta agar Wali Nanggroe Aceh sudah selayaknya menegur DPRA terkait langkah-langkah “provokatif” yang dibangun parlemen demi kepentingan politik praktis.

“Sebagai instrumen pemersatu, Wali Nanggroe memiliki wewenang untuk menegur DPRA agar tidak lagi ‘memprovokasi’ publik dengan narasi-narasi politik sehingga membuat masyarakat bingung apalagi saat ini pemerintah Aceh sedang fokus untuk penanganan covid, biarkan saja Pemerintah Aceh bekerja,” ujarnya. (ril)

Tinggalkan Komentarmu!